LakiNews|JAKARTA, ——— Belakangan ini muncul berbagai argumen dari para pengusaha lokal dan luar negeri. Bahwa minyak jelantah sisa hasil produksi dari dapur MBG bisa jadi bisnis eksport ke Negara luar, salah satunya Singapore.
Lalu bagaimana tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait issu tersebut. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Dadan Hindayana mengatakan, bahwa minyak jelantah yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis (MBG) bisa dijual dengan harga dua kali lipat ke negara singapore.
Karena menurut Dadan, minyak jelantah menjelma menjadi komoditas ekspor bernilai fantastis karena dapat diekspor menjadi bahan bakar pesawat maskapai internasional, Singapore Airlines.
Maka untuk itu dia ( Dadan ) menyarankan kepada seluruh pemilik dapur MBG agar tidak membuang minyak jelantah yang ditampung oleh para entrepreneur ” Karena Singapore Airlines saat ini sedang gencar membangun citra sebagai perusahaan ramah lingkungan. Maka mereka siap menampung eksport minyak jelantah dengan harga dua kali lipat,” kata Dadan kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).
Singapore Airlines itu karena ingin mendeklarasikan sebagai salah satu maskapai yang berwawasan lingkungan dan 1 persen avtur berbahan bio,” tutur dia. Dadan menilai, potensi bisnis minyak jelantah ini sangat masif karena satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan 800 liter minyak goreng setiap bulan.
Satu SPPG memproduksi atau menggunakan 800 liter minyak goreng setiap bulan dan 70 persen menjadi minyak jelantah,” tutur dia. Menurut dia, pasokan minyak jelantah dari Indonesia dapat mencapai jutaan liter setiap bulan dan membuka peluang besar bagi industri bioavtur nasional.
Salah satu bahan bio adalah cooking oil atau minyak jelantah itu nanti dengan 30.000 SPPG kali 550 liter, berapa juta liter per bulan bisa digunakan untuk bio-avtur. Saya kira dengan program makan bergizi sekarang sudah mulai terasa,” ucap dia.
Cek MBG hingga RSUD Sebelumnya, Dadan menyebut, saat ini sudah terbangun 15.363 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi dan melayani 44,3 juta penerima manfaat. “Sudah bisa melayani 44,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu artinya 53 persen hak anak Indonesia telah kita bisa penuhi,” tutur dia. Dadan menuturkan, pemerintah sedang mengejar hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan bergizi yang harus dipenuhi pada akhir tahun. ( *** )
