LakiNews|Pekanbaru, ———- Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, tampak tidak setuju dengan perilaku Kepala Dinas Pendidikan Tk I Riau. Dirinya mengaku sangat terkejut saat mengetahui kalau Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, instansi yang seharusnya menjadi rumah pelayanan publik,justru bertransformasi menjadi kawasan eksklusif dengan cara memasang portal elektrik bernilai lebih dari Rp353 juta.
“Kantor Gubernur saja terbuka, kok Disdik pakai portal?” sindir SF Hariyanto seusai upacara Hari Guru Nasional, Selasa (25/11/2025). Nada suaranya jelas menunjukkan ketidaksenangan.
Bagi SF Hariyanto, kantor pelayanan publik tidak bisa diperlakukan layaknya zona terlarang. Apalagi sampai dipasangi palang otomatis seolah masyarakat—atau wartawan—adalah ancaman. Ia bahkan melontarkan kalimat yang langsung mengarah ke inti persoalan:
“Kalau takut sama wartawan, ya jangan jadi Kadis. Mundur aja.” Pernyataan itu menjadi kritik paling telak terhadap kebijakan yang kini dijalankan Disdik Riau. Berbeda dengan Kantor Gubernur yang terbuka luas, Disdik malah membangun pagar elektronik berteknologi tinggi—padahal sebelumnya mereka sudah memiliki portal manual lengkap dengan petugas keamanan.
Ironisnya lagi, Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya, menyebut proyek ini sebagai “program lama”. Ia beralasan portal elektrik diperlukan untuk menertibkan tamu, membatasi akses, hingga mencegah pencurian.
Namun publik justru bertanya:Sejak kapan kantor dinas pendidikan berubah menjadi area terbatas yang mengharuskan ID Card untuk masuk?
Akses yang diatur itu untuk masyarakat… atau untuk wartawan? Proyek Rp353 juta ini terlihat dipaksakan. Saat dunia pendidikan di Riau masih kekurangan anggaran—mulai dari fasilitas sekolah, kebutuhan guru, hingga sarana belajar—justru ratusan juta dihabiskan untuk sebuah portal yang jelas kalah penting dibandingkan transparansi kinerja dinas itu sendiri.
Pelayanan publik seharusnya mempermudah, bukan menutup diri.Tetapi Disdik Riau tampaknya punya tafsir berbeda: membangun pagar dianggap lebih mendesak daripada membangun kepercayaan.
Kini, setelah teguran keras dari Plt Gubernur, publik menunggu:
Apakah portal elektrik itu tetap berdiri? Atau ada pejabat yang akhirnya menyadari bahwa pelayanan publik tidak boleh dibatasi oleh palang besi—apalagi oleh palang ketakutan. ( *** )
